Dasar Hukum Pajak Negara - Slpyd

Dasar Hukum Pajak Negara pasti yang sedang kamu cari-cari, yakan? Sobat copy-paste sekalian, kali ini saya akan membahas materi Pengertian Pajak Negara dan sebagainya.

Btw, tulisan ini asal muasalnya dari buku ya bukan hasil ngarang saya sendiri jadi pastinya benar dan bisa dijadikan bahan copas tugas kuliah maupun amunisi kaum contek-contekan.

Wokeh, langsung saja kita menuju pembahasannya:

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: Pajak Ne-

gara dan Pajak Daerah.

PAJAK NEGARA

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Undang-undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Meterai

Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Meterai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Meterai yang lama (Aturan Bea Meterai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 dan merupakan pengganti

a. Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.

b. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923.

c. Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.

d. Ordonansi Verponding tahun 1928.

e. Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942.

f. Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 hurutf j, k,

g. Undang-undang nomor 11Prp.Tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

Teruntuk kaum copas, tolong hati-hati saat meng-copas, jangan sampai bacotan saya malah ikut ter-copas kedalam makalah ataupun skripsi kamu wahahaha!